Litbang Kompas: Penanganan Macet dan Premanisme di Jakarta Dinilai Belum Memuaskan

Litbang Kompas: Penanganan Macet dan Premanisme di Jakarta Dinilai Belum Memuaskan

Jakarta, Indonesia – Hasil riset Lembaga Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas warga Jakarta belum puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan premanisme. Angka tersebut cukup signifikan, menunjukkan adanya celah yang perlu segera dibenahi.

Sebanyak 70,6 persen responden menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap upaya Pemprov DKI dalam mengurai kemacetan yang kerap melanda ibu kota. Angka ini menjadi sorotan utama temuan riset tersebut, mengingatkan akan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan.

Kemacetan yang Mengganggu Aktivitas Warga

Kemacetan di Jakarta bukan hanya sekadar masalah lalu lintas, tetapi juga berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan warga. Kehilangan waktu produktif, peningkatan biaya transportasi, dan polusi udara menjadi beberapa dampak negatif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Responden Litbang Kompas tampaknya menganggap upaya Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan ini belum mampu memberikan solusi yang efektif.

Premanisme: Bayang-Bayang Ketidakamanan

Selain kemacetan, masalah premanisme juga turut menjadi perhatian. Meskipun data persentase ketidakpuasan terkait premanisme belum dipublikasikan secara detail oleh Litbang Kompas, isu ini tetap menjadi bagian integral dari permasalahan yang dihadapi Jakarta. Keberadaan premanisme menciptakan rasa tidak aman dan mengganggu ketertiban umum.

Riset Litbang Kompas ini menjadi pengingat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk lebih serius dalam menangani masalah kemacetan dan premanisme. Diperlukan strategi yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kepuasan warga Jakarta.

Lebih lanjut, diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan evaluasi internal dan mengembangkan program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan program juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.