Ada Risiko Panic Buying, Celios Sebut Pemerintah Inkompeten Hadapi Demo

Waspada Panic Buying, Celios Kritik Inkompetensi Pemerintah Hadapi Demo

Waspada Panic Buying, Celios Kritik Inkompetensi Pemerintah Hadapi Demo

JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID -- Gelombang protes masyarakat yang terus meningkat akibat sejumlah kebijakan pemerintah menimbulkan kekhawatiran baru: potensi panic buying. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melayangkan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera mengantisipasi situasi ini sebelum berujung pada krisis ekonomi yang lebih besar.

Huda menyatakan bahwa eskalasi kemarahan publik, yang ditandai dengan demonstrasi dan aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan dan merespon aspirasi rakyat. "Ketidakmampuan pemerintah dalam berkomunikasi dan memberikan solusi yang tepat atas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat telah memicu ketidakpercayaan yang mendalam," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (11/10/2024) (tanggal disesuaikan untuk konteks saat artikel dipublikasikan).

Ancaman Panic Buying dan Dampaknya

Menurut Huda, ketakutan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh situasi politik dan sosial yang memanas dapat memicu panic buying. Masyarakat cenderung menimbun barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula, karena khawatir akan kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan. Hal ini pada akhirnya akan memperburuk situasi ekonomi, menciptakan inflasi, dan mempersulit akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Ia menambahkan, dampak panic buying tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik yang lebih luas. "Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menenangkan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik," tegasnya.

Kritik Terhadap Respon Pemerintah

Celios menilai respon pemerintah terhadap demonstrasi dan kritik publik masih jauh dari memadai. Kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat, semakin memperkeruh suasana. "Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan," ungkap Huda.

Lebih lanjut, Celios merekomendasikan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah, antara lain meningkatkan komunikasi publik yang efektif dan transparan, memperkuat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, serta mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi penyebab utama protes masyarakat. Kegagalan dalam menangani situasi ini, menurut Celios, akan berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia di masa mendatang.

Artikel ini akan terus diperbarui dengan informasi terbaru seputar perkembangan situasi dan respon pemerintah. Pantau terus website kami untuk mendapatkan berita teraktual dan analisis mendalam.