Perpres 79/2025 Sebut Gaji ASN Naik, Kemenpan RB: Belum Ada Pembahasan
Diposting pada 19 September 2025
Kemenpan RB Bantah Kabar Kenaikan Gaji ASN dalam Perpres 79/2025
Kemenpan RB Bantah Kabar Kenaikan Gaji ASN dalam Perpres 79/2025
Beredar kabar yang menyebutkan adanya kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pihak Kemenpan RB menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kenaikan gaji ASN tersebut.
Bantahan ini muncul setelah beredarnya informasi yang menyebutkan Perpres 79/2025 mengatur tentang kenaikan gaji ASN. Informasi tersebut menyebar luas di media sosial dan berbagai platform digital, menimbulkan harapan dan spekulasi di kalangan ASN.
Penjelasan Resmi Kemenpan RB
Juru bicara Kemenpan RB (sebutkan nama dan jabatan juru bicara jika tersedia), dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa isi Perpres 79/2025 tidak membahas tentang kenaikan gaji ASN. Ia menekankan pentingnya untuk mengkonfirmasi informasi dari sumber yang terpercaya dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya," ujarnya.
Lebih lanjut, Kemenpan RB menjelaskan bahwa setiap kebijakan terkait kenaikan gaji ASN akan diumumkan secara resmi melalui kanal-kanal komunikasi pemerintah yang terpercaya. Proses pengambilan keputusan mengenai hal tersebut melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi keuangan negara dan prioritas pembangunan nasional.
Analisis dan Konteks
Munculnya kabar kenaikan gaji ASN yang tidak berdasar ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi di era informasi yang serba cepat. Kedua, hal ini juga menyoroti ekspektasi dan harapan yang tinggi dari ASN terhadap peningkatan kesejahteraan. Kenaikan gaji ASN memang selalu menjadi isu yang sensitif dan menarik perhatian publik, karena menyangkut jutaan aparatur negara yang berperan vital dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ke depan, diharapkan transparansi dan komunikasi yang lebih efektif dari pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut kesejahteraan ASN. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan menjaga kepercayaan publik.
Catatan: Artikel ini akan diperbarui jika ada informasi baru yang tersedia.
