Pemerintah Diminta Mitigasi Ancaman PHK Imbas Konflik Iran-Israel

Pemerintah Diminta Mitigasi Ancaman PHK Imbas Konflik Iran-Israel

JAKARTA, (27 Oktober 2023) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui potensi peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia sebagai dampak dari memanasnya konflik antara Iran dan Israel. Konflik tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok global dan berimbas pada sejumlah industri di Tanah Air.

Pernyataan Menaker ini disampaikan menanggapi kekhawatiran publik akan dampak meluasnya konflik tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah PHK yang akan terjadi, Menaker mengakui adanya potensi ancaman tersebut dan menekankan pentingnya langkah antisipatif.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan dampaknya terhadap sektor industri di Indonesia,” ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan persnya. “Langkah-langkah mitigasi akan segera disiapkan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pekerja dan dunia usaha,” tambahnya.

Industri yang Berpotensi Terdampak

Beberapa sektor industri yang berpotensi terdampak signifikan dari konflik Iran-Israel antara lain sektor energi, teknologi, dan keuangan. Gangguan pada jalur perdagangan internasional dan kenaikan harga komoditas global dapat menyebabkan penurunan produksi dan akhirnya berujung pada PHK.

Para ahli ekonomi juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk segera menyiapkan program jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak PHK. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat konflik tersebut.

Seruan agar pemerintah segera bertindak untuk meminimalisir dampak PHK pun datang dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Mereka mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam menghadapi potensi krisis ketenagakerjaan ini.

Langkah Antisipatif Pemerintah

Meskipun detail langkah mitigasi yang akan diambil pemerintah belum diungkapkan secara rinci, Menaker Ida Fauziyah memastikan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha dan serikat pekerja, untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah juga diyakini akan memanfaatkan data dan informasi terkini untuk memetakan sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak konflik tersebut.

Situasi ini sekali lagi menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekonomi dan ketahanan rantai pasok Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada satu atau beberapa negara tertentu. Langkah-langkah proaktif dan antisipatif dari pemerintah diharapkan mampu meredam potensi dampak negatif dari konflik internasional terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia.