Alasan Pemangkasan Tunjangan DPR Dinilai Belum Mencerminkan Keadilan

Alasan Pemangkasan Tunjangan DPR Dinilai Belum Mencerminkan Keadilan

Alasan Pemangkasan Tunjangan DPR Dinilai Belum Mencerminkan Keadilan

Pemangkasan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belakangan ini menjadi sorotan publik, dinilai belum cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar yang selama ini menjadi polemik. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, menyatakan bahwa inti permasalahan bukan hanya sebatas gaji dan tunjangan anggota DPR semata. Menurutnya, pemangkasan tersebut hanya menyentuh permukaan masalah, tanpa menangani akar penyebabnya yang jauh lebih kompleks.

Sistemik, Bukan Sekadar Nominal

“Pemangkasan tunjangan memang langkah yang terlihat progresif, namun perlu dipertanyakan efektivitasnya dalam mengatasi masalah utama,” ujar Achmad Nur Hidayat dalam wawancara eksklusif beberapa waktu lalu. Ia menekankan bahwa permasalahan yang lebih fundamental terletak pada sistem penganggaran dan pengawasan yang masih lemah. “Selama sistemnya masih bermasalah, berapapun jumlah tunjangan yang dipangkas, permasalahan korupsi dan ketidaktransparanan akan tetap ada,” tambahnya.

Achmad Nur Hidayat memaparkan, fokus pembahasan seharusnya diarahkan pada reformasi sistem di internal DPR. Hal ini meliputi peningkatan transparansi anggaran, penguatan mekanisme pengawasan internal, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Menurutnya, tanpa reformasi sistemik, langkah pemangkasan tunjangan hanya menjadi solusi sementara dan tidak berkelanjutan.

Perlu Reformasi Komprehensif

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan publik dan peran media massa dalam mengawal proses penganggaran dan penggunaan anggaran di DPR. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik. “Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan ini. Dengan demikian, praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dapat dicegah,” jelas Achmad Nur Hidayat.

Kesimpulannya, pemangkasan tunjangan DPR, meskipun merupakan langkah awal yang positif, jauh dari cukup untuk menyelesaikan masalah yang jauh lebih kompleks dan sistemik. Reformasi komprehensif yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan internal serta eksternal merupakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan DPR yang benar-benar melayani kepentingan rakyat.