Tak Sepakat MBG Dihentikan, Ketua Banggar DPR Tawarkan 3 Alternatif Ini

Tak Sepakat MBG Dihentikan, Ketua Banggar DPR Tawarkan 3 Alternatif Ini

Tak Sepakat MBG Dihentikan, Ketua Banggar DPR Tawarkan 3 Alternatif Ini

Usulan penghentian total program makanan berbasis gizi (MBG) menyusul kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa sekolah di beberapa daerah menuai penolakan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Alih-alih menghentikan program yang dinilai penting untuk meningkatkan gizi anak Indonesia tersebut, Said justru menawarkan tiga alternatif solusi yang diyakininya lebih efektif dan terukur.

“Kita tidak bisa serta merta menghentikan program MBG. Program ini memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan,” tegas Said Abdullah dalam keterangan persnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih bijak dan terukur untuk mengatasi masalah ini ketimbang penghentian total yang berdampak luas.

Tiga Alternatif Solusi dari Said Abdullah

Said Abdullah mengusulkan tiga alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan keracunan massal yang terkait dengan program MBG. Ketiga alternatif tersebut antara lain:

1. Penguatan Deteksi Dini dan Sistem Pengawasan: Said menekankan pentingnya peningkatan sistem deteksi dini untuk mencegah kejadian serupa terulang. Hal ini meliputi pemeriksaan kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Ia juga mendorong peningkatan pengawasan dan evaluasi secara berkala.


2. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan SDM: Alternatif kedua yang diusulkan Said adalah peningkatan kualitas pelatihan bagi para pengelola dan penanggung jawab program MBG. Hal ini meliputi pelatihan tentang hygiene sanitasi, pengolahan makanan yang aman, dan penanganannya. Peningkatan kapasitas SDM ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.


3. Evaluasi dan Revisi Regulasi: Said juga menyarankan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang mengatur program MBG. Revisi regulasi ini diharapkan mampu memperkuat aspek keamanan pangan dan memberikan jaminan perlindungan bagi para penerima manfaat. Proses evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli gizi dan pakar keamanan pangan.

Lebih lanjut, Said Abdullah mengungkapkan bahwa penghentian program MBG akan berdampak negatif pada program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Ia berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan solusi yang ditawarkan, sehingga program MBG dapat terus berjalan dengan aman dan efektif.

Kasus keracunan massal ini menjadi sorotan publik dan menjadi momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengawasan program MBG. Tiga alternatif solusi yang ditawarkan Said Abdullah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan program MBG tetap berjalan demi kepentingan anak-anak Indonesia.