Ketua DPD Dorong Pemda Kembangkan Inovasi Sistem Pangan Terintegrasi

Ketua DPD Dorong Pemda Kembangkan Inovasi Sistem Pangan Terintegrasi

Ketua DPD Dorong Pemda Kembangkan Inovasi Sistem Pangan Terintegrasi

Di tengah penyesuaian anggaran transfer ke daerah (TKD), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk membangun ketahanan pangan secara terstruktur dan sistematis melalui pengembangan inovasi sistem pangan terintegrasi. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Penyesuaian TKD yang dilakukan pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan inovatif agar pembangunan ketahanan pangan tetap berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Ketua DPD menekankan pentingnya kreativitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

Inovasi sebagai Kunci Ketahanan Pangan

Ketua DPD RI menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan sistem pangan terintegrasi. Inovasi tersebut tidak hanya terbatas pada teknologi pertanian modern, tetapi juga mencakup aspek hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan benih unggul, peningkatan produktivitas pertanian, hingga pengelolaan pascapanen dan pemasaran. Sistem ini harus terintegrasi secara baik agar efektif dan efisien.

Beberapa contoh inovasi yang dapat dikembangkan meliputi penerapan teknologi pertanian presisi, pengembangan sistem irigasi modern, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan sistem pangan terintegrasi ini.

Tantangan dan Solusi

Meskipun terdapat tantangan dalam menghadapi penyesuaian TKD, Ketua DPD RI optimis bahwa pemerintah daerah dapat mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya yang tersedia. Kerjasama antar lembaga dan stakeholder terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta, sangat diperlukan untuk mensukseskan program ini.

Lebih lanjut, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran ketahanan pangan juga menjadi kunci keberhasilan. Hal ini akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Langkah konkret yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah merumuskan strategi ketahanan pangan yang komprehensif, mengajukan proposal program yang inovatif dan terukur, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan sumber daya lainnya.